Profesionalisme sebuah kepemimpinan, adalah persoalan yang penting dalam sebuah tatanan kehidupan berorganisasi, fenomena yang paling terasa adalah profesionalisme kepemimpinan seorang kepala desa atau yang sering disebut kuwu di wilayah Indramayu. Untuk menentukan kriteria seorang kuwu yang memiliki kemampuan profesional sebagai seorang pemimpin masyarakat, tentu saja bukan persoalan mudah. Hal tersebut, sudah barang tentu terkait dengan proses awal yang cukup panjang dan berliku. Bermula dari saat pencalonan, proses pemilihan dan lain-lain yang tentu saja banyak mempengaruhi terciptanya sebuah perilaku kepemimpinan pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut KUWU.
Money Politic, pembodohan politik dan keterbatasan pemikiran masyarakat dalam menentukan pemimpinnya adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di setiap desa khususnya di Kabupaten Indramayu, umumnya di hampir seluruh wilayah Indonesia, setiap terjadi pesta demokrasi pemilihan Kuwu/Kepala desa, betapa hingar-bingar, penuh intrik politik, hampir tak ada bedanya dengan pemilihan bupati, gubernur, dan bahkan presiden.
Antusiasme masyarakat begitu bersemangat penuh sukacita. Persoalan menjadi sangat memprihatinkan, ketika kita menyaksikan proses politik pemilihan kuwu sudah sering dijadikan sebagai arena money politic, yang pada gilirannya telah mendidik masyarakat menjadi semakin bodoh dan tertinggal, bahkan gelap mata.
Akibatnya masyarakat tiada berdaya ketika dia harus menentukan pilihan hanya kepada calon yang lebih besar memberikan ‘uang’ untuk membeli suaranya. Tak jarang seorang calon kepala desa sampai harus mengeluarkan koceknya sampai ratusan juta bahkan ada yang milyar, dengan cara menjual sawah, dan apa saja untuk membeli jabatan atau kursi Kepala Desa. Dan tentu saja ujungnya adalah dalam rangka investasi yang gak jelas. Mending kalau jadi! Kalau tidak? Ya, habislah investasi tersebut, maka hilanglah beberapa bau (1 bau = ½ Ha) sawah nya!
Kalaupun si calon kuwu menang dalam pertarungan memperebutkan kursi Kuwu, tentunya ini juga adalah sebuah musibah politik anak bangsa yang berakibat panjang terhadap kemajuan pembangunan masyarakat yang di pimpinnya. Sebab penulis yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik minat melakukan investasi (baca: money politic) yang dilalakukan dengan berbagai cara, tentu saja begitu dia menduduki kursi jabatan itu, yang paling pertama kali dia pikirkan adalah bagaimana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dia bisa mengembalikan lebih dari investasi yang pernah dikeluarkan dengan berbagai cara juga yang dia lakukan.
Hal ini persis terjadi di masyarakat kebanyakan, dan dari fenomena yang terjadi ini, telah menimbulkan perbagai persoalan menejerial pemerintahan di tingkat desa. Terlalu naïf dan banyak korban, sang pemimpin akhirnya menjadi beban masyarakat dan bahkan tidak sedikit yang diktator dan arogan, masyarakat pun menjadi semakin bodoh tentang arti demokrasi. Mereka menjadi apriori dengan tatanan pembangunan masyarakat desa yang sebenarnya, ternina bobo oleh kondisi yang selama ini terus berlanjut.
Semua persoalan di atas, sebenarnya bermuara pada tanggung jawab para pemimpin yang ada di atas, di pundaknya bertengger tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kehidupan politik yang ideal, yang sesuai dengan falsapah negara maupun nilai nilai agama, yang secara lengkap terurai begitu gamblang dan jelas, yang selalu mengharamkan yang namanya money politic. Pencerahan harus terus diupayakan. Regulasi tentang tatacara PILWU harus lebih dijelaskan, kalau bangsa ini memang mau maju.
Akhirnya, penulis berani menyimpulkan bahwa selama proses pemilihan kuwu masih berlangsung dengan pelanggaran-pelanggaran aturan, di antaranya money politic, dan merusak tatanan demokrasi, serta keluar dari landasan agama, maka pada saat yang sama, kita tidak akan pernah mendapat kemajuan pembangunan yang maksimal di desa tersebut. Wallohu a’lam bissowab.
Penulis adalah pengajar berdomisili di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Kontak person E-mail intan_peraga@yahoo.co.id. Phone : 081947280007.
Money Politic, pembodohan politik dan keterbatasan pemikiran masyarakat dalam menentukan pemimpinnya adalah sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir di setiap desa khususnya di Kabupaten Indramayu, umumnya di hampir seluruh wilayah Indonesia, setiap terjadi pesta demokrasi pemilihan Kuwu/Kepala desa, betapa hingar-bingar, penuh intrik politik, hampir tak ada bedanya dengan pemilihan bupati, gubernur, dan bahkan presiden.
Antusiasme masyarakat begitu bersemangat penuh sukacita. Persoalan menjadi sangat memprihatinkan, ketika kita menyaksikan proses politik pemilihan kuwu sudah sering dijadikan sebagai arena money politic, yang pada gilirannya telah mendidik masyarakat menjadi semakin bodoh dan tertinggal, bahkan gelap mata.
Akibatnya masyarakat tiada berdaya ketika dia harus menentukan pilihan hanya kepada calon yang lebih besar memberikan ‘uang’ untuk membeli suaranya. Tak jarang seorang calon kepala desa sampai harus mengeluarkan koceknya sampai ratusan juta bahkan ada yang milyar, dengan cara menjual sawah, dan apa saja untuk membeli jabatan atau kursi Kepala Desa. Dan tentu saja ujungnya adalah dalam rangka investasi yang gak jelas. Mending kalau jadi! Kalau tidak? Ya, habislah investasi tersebut, maka hilanglah beberapa bau (1 bau = ½ Ha) sawah nya!
Kalaupun si calon kuwu menang dalam pertarungan memperebutkan kursi Kuwu, tentunya ini juga adalah sebuah musibah politik anak bangsa yang berakibat panjang terhadap kemajuan pembangunan masyarakat yang di pimpinnya. Sebab penulis yakin seyakin-yakinnya bahwa di balik minat melakukan investasi (baca: money politic) yang dilalakukan dengan berbagai cara, tentu saja begitu dia menduduki kursi jabatan itu, yang paling pertama kali dia pikirkan adalah bagaimana dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, dia bisa mengembalikan lebih dari investasi yang pernah dikeluarkan dengan berbagai cara juga yang dia lakukan.
Hal ini persis terjadi di masyarakat kebanyakan, dan dari fenomena yang terjadi ini, telah menimbulkan perbagai persoalan menejerial pemerintahan di tingkat desa. Terlalu naïf dan banyak korban, sang pemimpin akhirnya menjadi beban masyarakat dan bahkan tidak sedikit yang diktator dan arogan, masyarakat pun menjadi semakin bodoh tentang arti demokrasi. Mereka menjadi apriori dengan tatanan pembangunan masyarakat desa yang sebenarnya, ternina bobo oleh kondisi yang selama ini terus berlanjut.
Semua persoalan di atas, sebenarnya bermuara pada tanggung jawab para pemimpin yang ada di atas, di pundaknya bertengger tanggung jawab untuk memberikan pencerahan kehidupan politik yang ideal, yang sesuai dengan falsapah negara maupun nilai nilai agama, yang secara lengkap terurai begitu gamblang dan jelas, yang selalu mengharamkan yang namanya money politic. Pencerahan harus terus diupayakan. Regulasi tentang tatacara PILWU harus lebih dijelaskan, kalau bangsa ini memang mau maju.
Akhirnya, penulis berani menyimpulkan bahwa selama proses pemilihan kuwu masih berlangsung dengan pelanggaran-pelanggaran aturan, di antaranya money politic, dan merusak tatanan demokrasi, serta keluar dari landasan agama, maka pada saat yang sama, kita tidak akan pernah mendapat kemajuan pembangunan yang maksimal di desa tersebut. Wallohu a’lam bissowab.
Penulis adalah pengajar berdomisili di Desa Sanca Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu. Kontak person E-mail intan_peraga@yahoo.co.id. Phone : 081947280007.
Komentar